Sejarah nasional Indonesia tidak serta merta lahir begitu saja dengan terbentuknya negara-bangsa Indonesia. Baru pada akhir tahun 1957 diadakan konferensi Sejarah Nasional Indonesia yang pertama di Yogyakarta. Dalam kondisi pemerintahan dan negara yang masih sangat rentan inilah – 12 tahun pasca kemerdekaan – sejarah nasional Indonesia dibentuk. Konflik politik dan ideologi yang sedang terjadi mengarahkan kemana sejarah nasional Indonesia. Hasil “final” -sejarah formal- dari sejarah nasional Indonesia sendiri akan terlihat ketika pola kekuatan politik dan ideologi-ideologi yang ada satu per satu teralienasi dan mengkerucut pada satu kekuasaan.
Sejarah formal suatu negara-bangsa (nation state) tidak hanya lahir sekedar untuk pemenuhan identitas suatu negara. Sejarah bangsa sebagai identitas negara-bangsa yang dibentuk sangat terkait dengan kemunculan dan berkuasanya suatu rezim. Di kemudian hari, sejarah yang muncul lebih sering disebut dengan sejarah penguasa yaitu sejarah yang sarat kepentingan penguasa (legitimasi) sehingga jika ditilik kembali konsep baik, buruk, benar, salahnya suatu sejarah menjadi sangat relatif. Semuanya tergantung kepentingan apa yang hendak disampaikan dari sebuah penulisan sejarah formal suatu negara. Dengan demikian nilai kebenaran –yang absolut- ditentukan oleh pihak mana yang berkuasa. Yang benar adalah penguasa dan yang kalah bisa saja kemudian disebut sebagai pemberontak; pihak yang berkuasa menjadi golongan kanan dan yang kalah menjadi golongan kiri.
Pertumpahan darah yang terjadi pada saat naik dan turunnya kekuasaan tidak lebih dan tidak kurang adalah suatu proses penumbalan atas suatu ideologi yang berlaku. Jadi tidak ada tragedi kemanusiaan saat perebutan kekuasaan terjadi. Tragedi kemanusiaan (dilema) baru muncul ketika hegemoni terhadap golongan yang kalah atau kiri melemah. Jadi sejarah penguasa yang muncul selalu berkisah nilai-nilai heroik suatu rezim dalam melindungi negara dari pemberontakan kaum kiri. Sedangkan sejarah korban yang kemudian muncul adalah perjuangan terhadap tirani.
Sejak tercapainya kemerdekaan dan terbentuknya negara (nasional) Indonesia sejarah nasional menjadi kebutuhan yang mutlak. Meskipun pada awalnya lebih ditujukan dan difokuskan dalam bidang pengajaran, sejarah nasional menjadi sangat penting dalam menggalang sebuah “kesadaran nasional”. Di tengah kebingungan antara pergolakan politik dan ekonomi yang masih labil sejarah nasional Indonesia dilahirkan. Sejarah kolonial dibalik menjadi sejarah Indonesia, eropa-sentris menjadi Indonesia-sentris. Sejarah Indonesia dirumuskan ditengah konflik politik golongan komunis, nasionalis, agamis dan konflik antara ideologi komunis dan kapitalis. Maka sangatlah mungkin bila sejarah yang hadir kemudian adalah sejarah pemenang atas konflik politik tersebut. Artinya, sejarah dalam konteks ini merupakan alat dari kekuasaan; bukan sejarah yang mendidik dan menanamkan nilai-nilai yang positif akan sebuah bangsa (nasionalisme).
Lalu kesadaran nasional seperti apa yang hendak dibentuk dengan penulisan sejarah nasional Indonesia? Jika mau jujur sejarah Indonesia ialah sejarah perbudakan oleh barat, arab dan India. Indonesia bangga dengan sejarah perbudakan bangsa India dengan Hindu dan Budha-nya, Indonesia bangga akan sejarah perbudakan bangsa Arab dengan Islamnya, dan Indonesia bangga dengan sejarah perbudakan Barat dengan Kristen dan modernisasi-nya. Dalam sejarah perbudakan, orang-orang lemah diposisikan sebagai pihak yang selalu berusaha menolak hidup. Dan bagi orang kuat, tantangan ini mendorongnya untuk menciptakan keindahan. Karena di Indonesia sejarah ialah narasi kemenangan penguasa atas orang-orang lemah, maka sejarah yang berlaku ialah suatu kenangan akan kejayaan penguasa atas pribumi. Sedangkan orang-orang pribumi sendiri berusaha melupakan sejarah jati diri akan masa lalunya dan selamanya menjadi budak. Kesadaran nasional inilah yang dibentuk dalam sejarah nasional Indonesia. Sejarah formal Indonesia tidak pernah memberikan fungsinya bagi masyarakat yaitu: kesadaran dalam melihat realitas yang terjadi. Akan tetapi, sejarah telah berfungsi membentuk kesadaran palsu masyarakat dalam menilai hidup dan dirinya sendiri.
Maka dari itu: Matilah dengan sejarah dan hidupmu!
(Tulisan di atas adalah karya teman saya Hananto yang sedianya akan ditampilkan di newsletter OrongOrong tapi tidak jadi)
Bukankah tidak sepenuhnya salah mereka2 yang menguasai para kaum lemah? Kata Bang Napi, kejahatan bukan terjadi karena ada niat si pelaku tapi karena juga ada kesempatan. Para penguasa kejam itu bisa berkuasa karena ya ada orang-orang yang masa bodoh dengan hal-hal itu, meskipun semua sudah peduli saja masih mungkin kalau ada penguasaan, apalagi kalau tidak.
Dan pilihan itu hanya ada menguasai atau dikuasai, meski kadang sulit dibedakan 2 pilihan itu, setidaknya dalam satu aspek hidup. misalnya kita bisa menguasai emosi kita, dan bagiku itu berarti kita dikuasai logika kita. Meskipun kita bisa menguasai amarah kita, terkadang kita dikuasai oleh kesedihan. Bukankah kita ini semua budak dalam hal-hal tertentu?
Bagiku sayang tenaga saja untuk mengusik para penguasa itu, mendingan kita sadari dulu siapa diri kita. apa yang kita kuasai dan apa yang menguasai kita, saya kira itu lebih bijak daripada memberi perlawanan pada para penguasa. Para penguasa tadi seperti nyamuk, mau bunuh berapa kali juga pasti keluar lagi.
Apalagi melihat dikotomi dikuasai dan menguasai antara akar rumput dan kaum elit, sekarang ini, menurut saya cukup sulit. contoh saja para mahasiswa yang turun ke jalan melakukan demo aneh2, bukankah bisa dibilang mereka juga ingin menguasai? Menguasai pemerintah dengan menurunkan harga. kalau berbicara tentang keputusan rakyat lebih baik, karena itu harus dituruti, lebih baik menurut siapa? Rakyat bisa makmur kalau semua pemerintah tidak semena-mena tapi kalau begitu mereka yang sengsara (saya percaya tingkat batas bawah definisi kesengsaraan orang berbeda2). Lalu apa bedanya rakyat dengan pemerintah yang sama2 ingin menguasai demi kepentingan golongannya sendiri?
Terlebih lagi, aneh juga menurut saya demo2 tersebut, karena tuntutan penghilangan penguasaan itu terjadi setelah kita menyerah untuk dikuasai. misalnya saja para penguasa memiliki hak sewenang2 mungkin memang dalam kebijakan kuliah, tapi siapa yang suruh kuliah? Mungkin iya dalam kebijakan harga BBM, tapi siapa suruh beli motor atau mobil. Kalau takut dosa, kenapa percaya tuhan, surga dan neraka?
katanya sih, dalam alam demokrasi, adalah rakyat yang memegang kuasa. kuasa di sini artinya sebuah kekuatan untuk menunjuk perwakilan yang akan mengurusi pengelolaan aspek-aspek hidup dalam negara. tindakan unjuk kekuatan rakyat dalam hal ini tercermin dari kegiatan seperti pemilu. rakyat menggunakan hak pilih mereka untuk menentukan siapa yang akan memegang mandat atas kuasa mereka. tapi, aku harus bilang kalau ini cuma teori.
toh, kebanyakan pemilu sebenarnya adalah sandiwara agar rakyat (yang disebut kawanan pandir) merasa kalau mereka juga memiliki hak untuk menentukan haluan negara. setelahnya, tidak ada yang berubah. kalau pemilu dapat mengubah keadaan, sudah lama pemilu itu dihapuskan.
di sini aku mau bilang bahwa menyebut pemerintah sebagai penguasa itu ada kalanya salah kaprah. bahkan, bisa dibilang pemerintah (yang secara legal membuat keputusan-keputusan) adalah pelayan dari penguasa yang sebenarnya: para pemegang modal!
maka, kalau sejarah modern indonesia disebut sejarah penguasa, itu berarti sejarah modern indonesia adalah sejarah rekaan pemegang modal yang digunakan untuk melanggengkan ideologi sejati mereka: kapitalisme.
***
saya sebenarnya agak bingung dengan dalangpotehi. apa yang dia maksud dengan "kita"? penggunaan kata ganti orang pertama jamak ini sangat berbahaya kalau tidak berhati-hati. lewat kata "kita" inilah teori Ben Anderson tentang komunitas terbayang dibentuk. dengan membaca "kita" maka orang akan merasa menjadi bagian dari bayangan komunitas tertentu, yang seringnya tidak jelas itu. inilah metonimi! inilah yang membuat penguasa berkuasa.
kata "perlawanan", dalam "saya kira itu lebih bijak daripada memberi perlawanan pada para penguasa", yang dibuat dalangpotehi pun sepertinya bermasalah. maksud saya, memang bijak ketika orang mencoba untuk mengerti keadaan: apa yang dikuasai dan apa yang menguasai. namun, kukira, akan sia-sia saja kalau prosesnya berhenti sampai situ. mau apa setelah tahu? diam saja?
buatku, perlawanan tidak harus diartikan sebagai demonstrasi mahasiswa, mogok makan, arak-arakan buruh sepanjang jalan kenangan, dll dsb. cara seperti itu sudah sangat basi kini. dan jarang sekali berdampak signifikan, kecuali dilakukan secara menyeluruh: contoh, Revolusi Prancis.
begitupun, setelah sebuah proses revolusi berakhir, mulailah lagi apa yang disebut dengan siklus kekuasaan. peristiwanya berulang lagi. terus, begitu. pantas saja Bung Karno terus berteriak "Revolusi belum Usai".
perlawanan adalah tindakan radikal yang dapat diwujudkan dalam bentuk yang kreatif. perlawanan sekarang mestinya cerdas. contoh perlawanan cerdas kukira dapat dilihat dari pemberontakan yang dilakukan Gandhi. tapi jangan coba pakai itu untuk kasus sekarang karena tidak akan nyambung.
kalau kita coba bandingkan "Lalu apa bedanya rakyat dengan pemerintah yang sama2 ingin menguasai demi kepentingan golongannya sendiri?", kita harus selidiki dulu tentang "rakyat yang mana"? kalau rakyat kecil, ya sudah jelas lah itu. pemerintah dan rakyat memang sama-sama ingin menguasai, tapi dalam konteks yang berbeda. seperti yang sudah kuungkapkan diatas, teorinya adalah rakyat memberi mandat kuasa bagi pemerintah. dalam hal ini, rakyat ingin menguasai pemerintah agar pemerintah dapat membuat keputusan-keputusan yang berpihak pada kemakmuran rakyat banyak. tapi, kalau pemerintah ingin menguasai rakyat, lewat pemilu misalnya, itu ya semata-mata karena pemerintah ogah jadi rakyat. pengennya jadi pemerintah terus. karena dalam makna praktisnya, rakyat selalu tergilas oleh kuasa pemerintah.
***
aku kutipkan pernyataan dalangpotehi: "Terlebih lagi, aneh juga menurut saya demo2 tersebut, karena tuntutan penghilangan penguasaan itu terjadi setelah kita menyerah untuk dikuasai. misalnya saja para penguasa memiliki hak sewenang2 mungkin memang dalam kebijakan kuliah, tapi siapa yang suruh kuliah? Mungkin iya dalam kebijakan harga BBM, tapi siapa suruh beli motor atau mobil. Kalau takut dosa, kenapa percaya tuhan, surga dan neraka?"
menurutku ini adalah pernyataan dan pertanyaan yang kelewatan. sepertinya semua hal itu sederhana saja terjadinya. tidak. ada sebuah proses kompleks nan sistematis dan terencana yang membuat keadaan jadi seperti sekarang ini. sistem pensyaratan itu dibentuk dengan membaca gerak zaman. akan sangat naif dan tolol kalau orang terjebak pada pertanyaan "siapa suruh kuliah?". ini sama saja dengan mengatakan "persetan dengan pendidikan!" ya, lagi-lagi, sama seperti kasus parfumnya Alwi, pendidikan dibuat sebagai suatu kebutuhan, bukan hak. inilah yang menyebabkan komersialisasi pendidikan terjadi. toh, dengan kebijakan yang aneh-aneh itu, aku rasa orang bisa menilai bahwa sebenarnya ada suatu kekuatan dalam ranah intelektual: kekuatan pikiran kritis. bagi penguasa yang ketakutan, ranah inilah yang ingin diberangus.
kalau untuk kasus BBM dan siapa suruh beli mobil dan motor, inipun kelewat sederhana. siapa bilang BBM hanya untuk menghidupkan mobil dan motor saja? orang bisa berkata begitu karena hanya dua benda itu sajalah yang paling sering dilihat orang, dan kemudian dianggap sebagai dua benda yang paling banyak memakan BBM. masih ada kompor di dapur, masih ada motor penggerak baling-baling perahu nelayan, dan terlalu banyak lagi. tapi, satu hal yang kutangkap dari pikiran dalangpotehi, dan aku setuju dengan itu, adalah bahwa manusia sekarang memang banyak yang dikuasai oleh produk dari pada menguasai produk itu. esensi sangkil-mangkus dari setiap alat menjadi kabur oleh esensi gaya. nah, ketemu sudah salah satu hal yang menguasai orang.
***
aku cenderung sepaham dengan "kegeraman" Hanato: bahwa kesengajaan pembuatan suatu sejarah yang timpang adalah suatu pembodohan, dan penghilangan jejak bagi generasi-pembaharu untuk memahami sejarah komunitas mereka. aku rasa hal ini adalah fenomena global. contoh sederhananya adalah bagaiman benua diberi nama.
tapi, walau demikian, bukan berarti orang harus meninggalkan sejarah. justru yang harus dilakukan adalah usaha untuk berdamai dengan sejarah. ini sangat sukar juga, karena sejarah bukan berlandaskan objektifitas. akh!
salam,
ginting
sepertinya tulisanku selalu menarik perhatianmu kawan, senang rasanya.
apa yang aku maksud dengan 'kita' adalah ya kita, saya, dalang potehi, anda, kawan ginting, dan semua orang yang membaca tulisan saya, otomatis akan saya seret untuk masuk dalam 'kita' tadi. silahkan maknai sendiri...
dan ya memang mungkin saya cukup ekstrim menentang ketika melihat para mahasiswa yang suka demo di jalanan. skripsinya dikerjakan dulu, pendadaran dulu, atau kerja dulu, katanya mau membebaskan masyarakat? membebaskan diri (dari ketergantungan orang lain atas materi) dan orang tuanya (dari beban materi dan pikiran) sendiri aja belum bisa, kok mau yang lebih rumit, ya ndak? inget tuh sama ibu dan bapak, keringet mereka masih selalu membasahi seluruh badannya buat bersihin air kecing kita.
dan ya, aku setuju dengan penilaianmu... kadang kita terlalu tergantung dengan materi, meskipun ngakunya anti kapitalis...
habis mau bagaimana lagi, dalang. ini sebenarnya perwujudan rindu-dendamku karena tak bisa berdialektika dan bercakap-cakap lebih dalam ketika kau masih di jogja. sekarang kau sudah di tanah Jakarta sana. hilanglah sudah kesempatanku untuk mengobrol secara langsung dengan kawanku ini: kau maksudnya.
zadi, lewat apresiasiku terhadap tulisanmulah kulampiaskan rindu-dendam tadi. hehehe... kok jadi romantis, yak. hahaha...
oh, iya. aku tanggapi dikit tanggapanmu atas tanggapanku ya.
demonstrasi sekarang agaknya berbeda dengan demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di tahun 1970-an (ingat peristiwa Malari), dan di tahun 1998-1999 (ada banyak tragedi di sana). demonstrasi di kala lampau itu sepertinya memang sudah terlepas dari "skripsinya dikerjakan dulu, pendadaran dulu, atau kerja dulu." itu karena keadaannya yang memaksa demikian. kau cobalah lihat rekaman-rekaman peristiwa demonstrasi mahasiswa 1998-1999 yang sudah difilmkan. kau takkan lihat bahwa mereka "lupa" pada skripsi, pendadaran, dan kerja. mereka ingat, dan tahu bahwa ada kewajiban semacam itu, sebagai salah satu kewajiban mereka, yang dibilang cerdik-pikirnya Indonesia. namun, kalau puluhan ribu mahasiswa itu tak berdemonstrasi karena sibuk skripsi, taklah seperti ini keadaannya sekarang: kita akan tetap di bawah naungan Orde Baru. walaupun, tokh, kenyataannya memang masih begitu. hakhakhak... sial!
demonstrasi sekarang, seperti yang sudah aku katakan di tanggapanku yang lalu, harusnya lebih cerdas dan berdayacipta tinggi. tidak lagi sekedar mengandalkan kekuatan kawanan manusia yang berjubel-jubel jumlahnya. aku akui bahwa jumlah demonstran mempengaruhi pertimbangan lolos-tidaknya aspirasi mereka. tapi, tokh, sekarang keadaanya sudah berbeda. aku lebih suka dengan cara "demonstrasi"nya Butet Manurung, yang menurutku sangat menampar telak dunia pendidikan versi Depdiknas. Itu baru ciamik!!!
salam,
ginting
Hmmmm, diskusinya rumit dan panjang. Banyak banget ide-nya.
Saya Nanggapi ini aja ah...
Kekuasaan
Menurut Johan Galtung (Windhu 1992, 33) Kekuasaan merupakan konsep paling dasar. Dikatakan dasar karena mendasari relasi-relasi sosial. Kekuasaan dipahami sebagai relasi antar manusia yang timpang. Dikatakan timpang hanya jika relasi-nya eksploitatif dan represif. Ia juga membedakan antara kekuasaan dan otoritas. "Kekuasaan" yang kawan-kawan bicarakan di atas, oleh Galtung sudah masuk dalam terminologi "otoritas/wewenang". Otoritas adalah relasi timpang yang telah dilegitimasikan (kemudian dilegalkan lewat pemilu, dalam konteks relasi negara dan warga negara).
Nah, menilik kutipan dari tulisan Ginting, menurut saya terlalu mensimplifikasi term kekuasaan hanya melulu urusan modal. Relasi antar manusia atau dengan negara adalah multidimensi. Abdi dalem kraton jogja bernama Danang (23) yang bekerja sbg pemadam kebakaran di kodya jogja, tahun lalu saya wawancarai, ia bilang bahwa sebagai abdi dalem ia hanya digaji 30rb perbulan. Buat apa uang segitu (malrboro 3 bungkus)? "Buat disimpen, dikoleksi" jawab dia. Bagi Danang, mengabdi ke Sultan tidak ada sangkut pautnya dengan uang. Ia melihat piranti kosmologi ada pada sultan. Ternyata selama 2 tahun ia mengabdi di keraton, sudah terkumpul 25 amplop di kamarnya (sekarang mungkin sudah 35 amplop). Nah lo.... kekuasaan macam apa ini? relasi apa yang dibangun antara sultan dan abdinya?
Jujur, saya agak risi dengan analisa Materialisme Marxian diserampangkan ke anasir-anasir kehidupan kita. Ada begitu banyak dimensi yang melingkupi hidup manusia. Lewat kacamata materialisme, kita bisa menarasikan sejarah liberalisasi agraria 1870 sebagai merebaknya politik uang dan lompatan orientasi pertanian kita dari subsisten ke komersiil. Tapi, kita juga bisa menarasikan begini: bahwa petani kita, mampu mengolah tanah yang sesempit itu (kala itu, 1/5 bahkan hingga 4/5 tanah pertanian petani dipaksa untuk menjadi tanah perkebunan) petani masih bisa hidup. Leluhur kita tidak pernah se-absolut kita sekarang yang memandang sebuah kebahagiaan berasal dari lembaran dan kepingan alat tukar bernama uang. Sedari dulu, nenek moyang kita mengajarkan keseimbangan kehidupan, penghormatan leluhur, dan kohesifitas sosial. Itulah kebahagiaan.
Soal distingsi Penguasa dan yang terkuasai, dalam kacamata sosiologis, Weber menjelaskan itu semua melalui definisi kekuasaan sebagai kemampuan seseorang/kelompok untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain, melalui pengendalian-pengendalian yang acap kali memakai sanksi-sanksi negatif. Mirip dengan Weber, Thomas Hobbes melihat kekerasan dan kekuasaan manusia adalah bawaan orok, oleh karenanya diperlukan negara leviatan (otoriter), homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi yang lain, yang selanjutnya mengakibatkan perang semua lawan semua (belum omnium contra omnes). Bagi saya, analisa ini adalah analisa pake kacamata minus. Termasuk oposisi binner di atas (penguasa dan yang terkuasai). Termasuk ungkapan Ginting "berdamai dengan sejarah", melihat sejarah kita buruk, jahat, penuh pembantaian, oleh karena itu kita harus memaafkan dan berdamai dengan itu. Seburuk itukah sejarah kita? saya kira hananto tidak sepenuhnya benar. Kita (eh ga boleh pake kata "kita" ya... , yo wis "Saya" aja), diulangi, Saya menyadari bahwa sejarah ada 2: sebagai peristiwa dan sebagai narasi. Yang kita konsumsi sekarang adalah sejarah sebagai narasi. Karena sejarah sebagai peristiwa sudah ga keliatan, wis dipangan jam dinding. Nah, sejarah sebagai narasi bisa pakai pendekatan apa aja.
Termasuk kata-kata "perlawanan", sepertinya sepanjang sejarah (narasi), kita selalu melawannnnnnnnnnn terus, melawan orang madagaskar-lah, melawan orang arablah, melawan belanda, portugis, jepang, melawan komunisme, hingga sekarang melawan kapitalisme. Se-reaktif itukah bangsa indonesia? Apakah ketika tidak ada itu semua, kita tidak beraktivitas apapun?
salam,
ginting
wasalam
Sangat bangga bisa mengenal anda-anda semua di mediasastra. salam damai.
Hm... sebagai tanda perkenalan saya dengan kawan Agus, saya mau menanggapi tanggapannya terhadap tanggapan saya untuk topik yang dihadirkan kawan Hananto.
Ya, memang saya terlihat terlalu menyempitkan makna kekuasaan, kalau dilihat dari contoh yang kawan Agus hadirkan. Perlu saya beritahukan, saya mendapatkan pikiran itu dari Chomsky, lewat bukunya Kuasa Media (judul ini tidak lengkap, saya lupa kelanjutannya). Di buku itu, Chomsky memang mengambil gejala kekuasaan paling mutakhir, konsep kekuasaan yang berlaku sekarang, dan bahkan lebih sempit lagi, di AS. Namun, biarpun saya menyebutnya mutakhir, tapi, seperti yang kawan Agus sudah bilang sendiri, melalui pemikiran John Galtung, tetap saja mendasar.
Contoh yang kawan Agus hadirkan, menurut hemat saya, kurang tepat untuk mendukung pernyataan bahwa saya sedang melakukan simplifikasi yang terlalu. Mengapa? Karena contoh tersebut lebih menonjolkan cerita dari sudut pandang orang yang terkuasai, bukan yang menguasai. Saya sendiri lebih mementingkan sudut pandang penguasa itu sendiri, yang saya sebut pemilik modal. Mungkin ada yang kurang dari pernyataan saya: bahwa pemegang otoritas pemerintahan juga dapat menjadi pemilik modal itu sendiri. Kekuasaan model feodal yang kawan Agus contohkan belum tentu lepas dari kungkungan lingkaran kapital ini. Memang sang Abdi Dalem itu tidak mengabdi untuk mendapatkan uang karena, kalau itu yang dia harapkan, dia sama sekali jauh dari tujuan. Bagaimana bisa mengharapkan 'kapital' kalau hanya digaji sejumlah uang senilai tiga bungkus rokok marlboro? Tapi, kembali kepada konteks yang saya ajukan, apa si Sultan, yang penguasa itu, lepas dari lingkungan kekuasaan-kapitalis?
Jangan kita lupa, bahwa kebijakan-kebijakan (yang kebanyakan tidak bijak itu) yang diambil oleh pemerintah kebanyakan berbanding lurus dengan kepentingan pemegang modal: para investor yang didewakan. (ingat kasus penetapan jumlah UMR). WTO sebagai institusi luarbiasa eksklusif yang seenak perutnya secara tidak transparan membuat keputusan-keputusan ekonomi global itu adalah Sultan bagi Abdi Dalem-Abdi Dalemnya: para presiden negara yang menjadi anggotanya.
Ya, saya tahu, nenek moyang peradaban timur yang adiluhung itu memang selalu mengajarkan kita untuk tidak selalu memandang segalanya dari sisi materi saja. Tapi, apa itu terjadi pada tingkat yang bukan akar-rumput? Maksud saya, pada tingkat mereka-mereka yang disebut sebagai 'pembuat keputusan'. Nah, lho.
***
Satu lagi. Yang saya tulis adalah 'berdamai dengan sejarah' bukan 'berdamai dengan sejarah yang buruk, jahat, penuh pembantaian, oleh karena itu kita harus memaafkan dan berdamai dengan itu.' Jadi, maksud saya, narasi sejarah harus dipaparkan dengan adil. Contohnya, kalau mau 'berdamai dengan sejarah', maka, bukankah seharusnya kita menambahkan satu lagi nama presiden dalam daftar presiden RI? Selama ini publik hanya mengenal Sukarno, Suharto, Habiebie, Gusdur, Megawati, dan SBY. Namun, bukankah Amir Syarifuddin juga pernah menjabat presiden ketika Sukarno tertangkap? Tapi, tokh, keluarga Syarifuddin sampai sekarang bahkan untuk memindahkan makam ayah mereka saja tidak boleh. Harus mendapat izin dari pemerintah, katanya. Ini yang saya sebut dengan tidak berdamai dengan sejarah. Ini hanya satu contoh dari sekian banyak lainnya.
Yap, segitu dulu buat kawan Agus. Saya benar-benar senang bisa berkenalan denganmu.
salam,
ginting
Hehe, iya saya mengakui, argumen saya masih bolong.
Jadi kesimpulannya ada dua perspektif neh, penguasa dan yang terkuasai. Ada dua proposal pendekatan; materialisme marxis dan tidak melulu materialis.
Mendekati penguasa dengan kacamata materialisme marxis saya sepakat. Namun, mendekati yang terkuasai dengan kacamata tidak melulu materialis saya lebih mendukung. Mengapa? Mirip dengan proposalnya kawan dalangputehi, pilihan membangun "yang dikuasai" lebih relevan ketimbang menggugat "yang menguasai", saya melihat permasalah di negeri ini, apapun itu, bukan terletak pada struktur penguasa ataupun radikalisasi modal asing. Melampaui itu semua, pembangunan indentitas bangsa dan karakter bangsa lebih mendesak harus dilakukan. Ini memang terkesan klise dan mengada-ada, namun pilihan ini bukan didasarkan pada relevansi (mungkin atau enggak), namun, soal penyelesaian mendasar/radical. Saya masih inget diskusi film "40 year of silence" di PUSdEP USD bulan lalu, ada pertanyaan: apakah faktor utama pembantaian massal di jawa-bali akhir tahun 1965 akibat datangnya pasukan RPKAD di wilayah2 tersebut? Kalau jawabanya ia, mengapa pembantaian yang sebagian besar dilakukan oleh barikade-barikade sipil tertentu begitu kejamnya? Mungkinkah instruksi "membunuh atau dibunuh" bisa membuat orang mencincang orang lain sebangsanya? Saya melihat, persoalan mendasar dalam konteks kasus ini adalah hilangnya kohesifitas sosial di masyarakat kita. Termakan ideologi yang menafikan kerukunan antar sesama.
Dalam tataran pendekatan materialisme marxis, meminjam ide H. Purwanta, (Dosen Ilmu Sejarah USD) masyarakat indonesia menjadi sporadis, cenderung individualis, karena masyarakat sudah tidak memegang kebajikan "mangan ra mangan, kumpul" dan sekarang cenderung memakai way of life "kumpul ra kumpul, mangan".
Soal Sultan dan Modal, ya saya sepakat. Soal perusahaan transnasional yang masif menyerang SDA kita, saya juga menyetujui ketidaksetujuan atas eksistensinya di Republik ini. Namun, hemat saya, sekarang bangsa Indonesia membutuhkan refleksi karakter. Kiranya diskusi ini juga tidak termotifasi oleh materi-materi yang mendatangkan kekayaan setelahnya. Murni demi kemanusiaan yang maha esa (Istilah Rocky Gerung)! hehe.
--------------
Setahu saya, kata-kata "berdamai dengan sejarah" dipopulerkan oleh sejawan Asvi Warman Adam akhir tahun 2002. Seperti halnya ungkapan "pelurusan sejarah" yang ia sering ungkapkan, "berdamai dengan sejarah" versi Asvi ditujukan dalam konteks mendukung upaya-upaya penarasian sejarah perspektif korban pembantaian 65, untuk selanjutnya menuju tahapan rekonsiliasi. Nah kiranya, contoh yang kawan Ginting ungkapkan di atas; Mr. Safruddin Prawiranegara/PDRI (PDRI berdiri di bukit tinggi, sumatra utara 22 Desember 1948, maaf Gin, bukan Amir Syarifudin, sama-sama Syarifuddin-nya sih, hehe), lebih cocok masuk istilah "pelurusan sejarah" (yang sebenarnya saya tidak sepakat dengan istilah tersebut).
Hmm, Keren-keren.
Salam buat Wahmuji, Hidayat, Dalangputehi, dll. OrongOrong ditunggu Newsletternya lagi!
Salam,
Agus Budi
www.lembarlawas.co.cc
Makin menarik aja, neh perbincangannya..
saya mau masuk. pengen ikutan ngobrol-ngobrol.
Hmm..kawan Agus bilang bahwa pendapat Hananto tidak sepenuhnya benar. Saya sangat setuju dengan hal itu ketika membaca deskripsi kekuasaan yang Agus sampaikan. Namun, ada hal yang menurut saya ‘lupa’ dibaca: bahwa Hananto ingin mengkritik dominasi narasi sejarah Indonesia yang melulu menghadirkan Waktu, Tokoh, dan Peristiwa saja. Yang lebih parah, bangsa Indonesia selalu menjadi pihak yang tidak akan berkembang tanpa pengaruh orang-orang yang datang. ‘Kita’ tidak punya tradisi. Itulah yang narasi dominan sejarah ‘kita’.
Soal metodologi sejarah: Agus bilang bahwa kerumitan yang diungkapkan Hidayat menemukan gunanya, yaitu untuk
Pernyataan itu sepertinya netral-netral saja. Namun ada masalah di sana terutama ketika teori dan metodologi penelitian tersebut dipakai untuk kasus “Negara Dunia Ketiga” seperti Indonesia. Pertama, teori yang dipakai sebagai sandaran perspektif untuk membaca sesuatu tidak pernah netral. Bagaimanapun, menurut saya, sejarah masih merupakan sejarah narasi Eropa yang tidak pernah dan tidak akan pernah bernilai universal. Beginilah biasanya masyarakat pribumi diteorikan sebagai sebuah fase kemajuan: (1) penemuan dan kontak awal, (2) penyusutan populasi, (3) akulturasi, (4), asimilasi, (5) perekaan ulang sebagai sebuah hibrida budaya etnis. Menurut seorang peneliti Maori Linda Smith, perspektif pribumi (sebagai lawan dari perspektif kolonialis tersebut) untuk memperlihatkan sebuah gerak maju bertahap, bisa diartikulasikan sebagai berikut: (1) kontak dan invasi, (2) genocide dan penghancuran, (3) perlawanan dan upaya bertahan hidup, dan (4) pemulihan sebagai bangsa pribumi. Di sinilah menurut saya, artikel Hananto menemu kesinambungannya.
Kedua, metodologi penelitian sejarah yang pernah dilakukan Barat (terutama Belanda ketika masih menguasai Indonesia) terhadap Indonesia tidak bisa dibilang sesuatu yang juga berhasil dengan baik mendiskripsikan keragaman dan kerumitan budaya lokal Indonesia. ‘Mereka’ hanya menghadirkan kembali. Yang ‘mereka’ hadirkan inilah yang banyak ‘kita’ konsumsi dan amini. Ingat, mereka meneliti bukan tanpa metodologi yang diakui, lho. Contoh sederhana aku ambil dari skripsi seorang teman di Ilmu Sejarah (USD) juga: Wijayanto (Pokemon). Dia meneliti bagaimana Jawa dikonstruksi ulang oleh para kolonialis orientalis secara sistematis melalui lembaga Java Instituut yang berdiri tahun 1919. Bahkan, jauh sebelumnya, secara institusional penyelidikan tentang Jawa sudah dimulai tahun 1832 dengan pendirian Instituut di Surakarta. Lembaga Ini mempelajari Jawa dan memproduksi teks-teks semacam ensiklopedia, kamus, novel, buku sejarah, dan bahkan museum. Yang perlu diingat dalam penulisan-penulisan teks tersebut adalah konstruksi wacana sebelumnya dan ‘kebenaran’ wacana Barat yang dijadikan referensi. ‘Kita’, sekarang, mengkonsumsi wacana tentang Jawa dari sana dan melihat Jawa dari perspektif teks dengan metodologi tersebut. Ingat juga, seperti yang dibilang Agus (di ulasan film-nya), metodologi sejarah berasumsi
Memang, struktur kekuasaan wacana akademisi (yang juga jadi gerbang final kebenaran sejarah) sangatlah rumit. Spivak pernah mengatakan:
Berhubungan dengan metodologi dan Indonesia, ada sebuah fakta menarik yang disampaikan oleh Amin Sweeney: bahwa citra diri ilmiah dalam penelitian yang dimaksudkan untuk menampilkan citra diri yang “objektif” dan “ilmiah” dengan cara menggunakan bentuk kata kerja pasif serta membahasakan dirinya 'schrijver (penulis) dalam usaha untuk berlindung di belakang teksnya, adalah usaha mencipta fatamorgana bahwa “fakta-fakta berbicara sendiri”. Keengganan menonjolkan diri sebagai “saya” itu bukan karena rendah hati, tapi seperti itulah wacana cara penulisan yang menular ke Indonesia dari para peneliti lama asal Belanda. Adat seperti itu, sayangnya, tidak ada sangkut pautnya dengan bahasa Melayu (Lihat pengantarnya dalam Karya Lengkap Abdullah Bin Abdul Kadir Munsyi).
Fakta-fakta itulah yang membuat saya dengan sadar mencoba tidak mentah-mentah menerima metodologi dan teori apapun. Dan begitulah, menurut saya, seharusnya seluruh masyarakat bangsa terjajah berbicara: yaitu dengan menggunakan identitasnya (yang berarti juga subjektivitasnya) secara eksplisit dan penuh kesadaran.
NB.
Salam kenal buat Agus Budi..
Iya, neh. Orong-orong terlalu 'liar' untuk sekedar teratur mengeluarkan sesuatu. jadinya susah.hehehe..