Gurihnya Iklan Partai Politik

Apa dan siapa di balik iklan politik pada berbagai pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, dan menjelang Pemilihan Presiden tahun depan, dan berapa para politisi ini menghabiskan kocek mereka.

Iklan parpol, cagub, dan presiden semakin banyak mengisi media massa. Ia hadir di pagi hari melalui halaman koran dan ruang paling pribadi di rumah kita, yakni lewat tayangan televisi dari pagi sampai tengah malam.

Politik seolah-olah menjadi sebuah arena yang bermodal padat sebagaimana industri menggunakannya untuk meraih keuntungan dan melanjutkan produksi. Namun, kini konsekwensinya adalah partai politik mau tidak mau harus menjadi lahan komersial, karena ia adalah produk yang hendak dijual.

Dalam kasus iklan partai politik, relasinya bukan lagi antara partai politik dan konstituennya, melainkan antara produsen dan konsumen. Karena iklan dalam media massa tampaknya telah disepakati sebagai salah satu cara yang sah untuk kampanye politik. Segala resiko yang mungkin timbul dari bentuk-bentuk komersialisasi seharusnya sudah pula diperhitungkan dengan baik.

Iklan partai politik bukanlah iklan layanan masyarakat bukan pula iklan komersial. Tapi pembuatan iklan tersebut perlu batasan-batasan yang ditetapkan oleh Komisi Pemil9ihan Umum (KPU) atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) atau otoritas lain.

Di Amerika serikat, sesama calon kandidat dari Partai Demokrat juga bersaing dalam iklan. Barack Obama memimpin dalam belanja iklan dari rivalnya Hillary Rodham Clinton, dengan USD75 juta berbanding USD46 juta. Obama menghabiskan USD136 juta. Sedangkan John Edwards, kandidat yang mundur dari persaingan pada akhir Januari, sempat merogoh kocek lebih dari USD8 juta.

Sementara para kandidat dari kubu Republik membelanjakan lebih dari USD57 juta untuk iklan. Mitt Romney adalah yang paling royal, yaitu menghabiskan lebih dari USD31 juta. Jumlah itu hampir tiga kali lipat dari yang dikeluarkan McCain, yang sekitar USD11 juta. Rudy Giuliani merogoh kocek hampir USD6 juta, sedangkan Mike Huckabee menghabiskan USD4 juta.

Berdasarkan analisa Advertising Project dari University of Wisconsin yang mengambil data dari TNS Media Intelligence/Campaign Media Analysis Group, tercatat lebih dari 327.000 kali iklan ditayangkan selama rangkaian pemilihan pendahuluan dan kaukus.

Pada pemilu 2004, PDIP paling banyak mengeluarkan dana iklan, yaitu sekitar Rp39,258 miliar. Selanjutnya, diikuti Partai Golkar (Rp21,725 miliar), Partai Karya Peduli Bangsa (Rp6,858 miliar), Partai Amanat Nasional (Rp6,854 miliar), Partai Demokrat (Rp6,257 miliar).

Dalam daftar sepuluh besar parpol terbesar mengeluarkan dana iklan di media juga memasukkan Partai Persatuan Pembangunan, PKS, PKB, Partai Bintang Reformasi dan Partai Persatuan Daerah. Sedangkan di urutan bawah belanja iklan parpol di media mencatat, Partai Buruh Sosial Demokrat (Rp76,06 juta), Partai PNUI (Rp158,48 juta), Partai Pelopor (Rp. 169,995 miliar) dan Partai Merdeka (Rp. 206,92 miliar). Televisi adalah media yang paling banyak menelan dana iklan parpol, yaitu sekitar Rp. 75,434 miliar. Selanjutnya diikuti media cetak (Rp. 35,184 miliar) dan radio (Rp. 2,163 miliar).

Menjelang pemilu 2009, iklan sosok Ketua Umum Gerindra Mayjen (purn) Prabowo Subianto, Ketua Umum Hanura Jenderal (purn) Wiranto, dan yang yang terbaru muncul adalah iklan Partai Demokrat dengan SBY sebagai ikonnya serta PKS dengan tema: Menuju Indonesia Bersih dan Peduli, tak pelak membuat masyarakat dihadapkan pada begitu banyak visi-misi partai yang semuanya memberikan harapan kepada masyarakat.

Sampai dengan saat ini, iklan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir berada pada posisi terdepan. Dalam sehari iklan SB bisa tayang 180 kali. Padahal iklan pada jam-jam utama (prime time) bertarif sekitar Rp 20 juta per slot (30 detik) sekali tayang. Sedangkan biaya iklan berdurasi 60 detik bisa mencapai Rp 7,2 miliar per hari. Sampai dengan saat ini sudah berpuluh-puluh kali iklan tersebut ditayangkan. Itu belum termasuk spanduk-spanduk dan billboard yang terdapat di daerah-daerah.

Berdasarkan penelitian lembaga survei AC Nielsen Media Research Indonesia, total belanja iklan politik selama Januari hingga Juni 2008 mencapai Rp 769 miliar. Sedangkan, belanja iklan secara umum pada rentang waktu yang sama adalah Rp 19,6 triliun atau naik 24 persen dibanding tahun lalu sebesar Rp 15,8 triliun. Peningkatan belanja iklan itu awalnya disumbangkan oleh dua produk, yakni telekomunikasi (Rp 1,9 triliun) dan otomotif (Rp 850 miliar. Namun, iklan politik turut memberi kontribusi dengan nilai Rp 769 miliar.

Media surat kabar atau koran masih menjadi pilihan favorit bagi pemasang iklan sehingga pertumbuhannya masih tertinggi, yakni 38 persen. Disusul majalah (24 persen) dan televisi (17 persen). Sedangkan dari segi pendapatan, televisi masih mendapat perolehan uang tertinggi, mencapai Rp 12 triliun, lalu koran sebesar Rp 6,7 triliun dan majalah hanya sebesar Rp 4 triliun.

Tentu saja yang menangguk keuntungan adalah pengelola media massa. Tetapi jangan juga dilupakan perusahaan periklanan dan konsultan politik. Ada beberapa nama yang sering muncul sebagai perusahaan periklanan spesialis iklan politik antara lain Fox Indonesia milik Rizal Mallarangeng yang didirikan 1 Februari 2008 lalu, disebut pula Hotline Advertising yang menangani iklan SBY dan Demokrat pada Pemilu tahun 2004 lalu.

Perusahaan jasa konsultan politik juga tak kalah moncer: Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lingkar Survei Indonesia (LSI), Indobarometer, dan lain-lain, menawarkan kepada klien-klien mereka yang calon pemimpin itu berbagai saran profesional serta pertimbangan-pertimbangan politik dengan satu tujuan yaitu memenangkan pemilihan kepala daerah maupun presiden.